Misi Diplomasi Perwakilan RI

Oleh Muammar Luthfi Harun

http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=196898

Kamis, 10 April 2008
"Saudara (dubes dan diplomat) buka channel dengan para menteri, gubernur, Kadin, private sector untuk kepentingan nasional (national interest)."

Itulah penggalan amanat Presiden SBY dalam pembukaan Rakornas Perwakilan RI yang berlangsung 2-4 April 2008 di Jakarta. Rakornas ini merupakan evaluasi untuk memperkokoh profesionalisme dan menjaga performa diplomasi Indonesia. Sebab, kinerja diplomasi yang maksimal menuntut mesin diplomasi yang dapat merespons perubahan secara cepat, efektif dan efisien.

Upaya memantapkan mesin diplomasi dilakukan melalui proses "benah diri" yang telah dirintis oleh lingkungan Deplu sejak 2001. Dalam dunia yang semakin terbuka ini, Indonesia juga dituntut untuk menyelaraskan kemampuan dan kapasitasnya sendiri dan mendefinisikan kepentingan nasionalnya dengan jelas.

Aktor-aktor politik luar negeri (polugri) Indonesia, para dubes dan diplomat, adalah duta dan tombak diplomasi di luar negeri yang kemampuannya diabdikan untuk kepentingan nasional.

Karena mereka perpanjangan tangan negara di negeri orang, rakyat Sabang-Merauke mengharapkan banyak demi meringankan beban hidup. Titipan kepentingan nasional itu disampaikan SBY sebagai oleh-oleh pulang kampung dari Tanah Air, dengan membawa empat misi untuk national interest.

Misi pertama berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan investasi. Laporan pertumbuhan ekonomi dan angka inflasi dalam negeri yang tinggi seperti menjelaskan bahwa langkah pemerintah selalu salah dari A sampai Z. Padahal, sumber daya alam (SDA) kita cukup potensial untuk dikelola dan dikembangkan. Tetapi, tahun 2006, APBN tidak cukup membiayai pembangunan infrastruktur; seperti gedung, jalan, jembatan, tambang, dan pabrik besar. Inilah yang menyebabkan tingginya angka ledakan sarjana pengangguran yang terletak pada ketidaksesuaian antara sisi penawaran dan permintaan lapangan kerja. Maka, mobilisasi dukungan ekonomi internasional tetap merupakan hal yang mutlak dengan menarik investor asing yang tadinya enggan masuk karena ketidakpastian hukum di Indonesia.

Peran di level individu diplomat setidaknya berpeluang menggaet kolega di luar negeri untuk turut memulihkan ekonomi Tanah Air. Karena itu SBY berpesan, "Saudara harus tahu apa yang dibutuhkan dalam negeri agar investor datang kepada kita".

Misi kedua adalah keamanan pangan (food security) yang disebabkan oleh perubahan iklim. Memburuknya harga-harga kebutuhan pokok tidak hanya dirasakan Indonesia, tapi berdampak di seluruh dunia. Gagal panen akibat banjir mendorong pula harga beras nasional melonjak. Negara eksportir beras terbesar seperti Vietnam merupakan jalan keluar sementara untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Agar tidak kehilangan kepercayaan, pemerintah menilai perlunya menjaga hubungan perdagangan yang baik melalui pos-pos diplomatnya. Tentunya, usaha tersebut harus ditopang dengan menggunakan sentimen ASEAN.

Masalah TKI menjadi misi ketiga yang diharapkan agar diplomat RI peduli secara maksimal mengingat banyak penindasan terhadap WNI di negara tempat pengiriman TKI. Harkat dan martabat bangsa seperti terinjak-injak, dan pelanggaran HAM terus diterima jika perwakilan RI hanya mendiamkan masalah dan cenderung pasif. "Cari informasi tentang keluhan TKI supaya ia merasa dilindungi," kata SBY. Tidak sebatas perlindungan, relasi diplomat di level internasional dengan kelihaian dan kepiawaian individu harus pintar mencari peluang bagi tenaga kerja baru yang secepatnya dikomunikasikan dengan Mennakertrans. Celah-celah ini akan memberi dampak pengurangan pengangguran di dalam negeri.

Misi terakhir adalah bagaimana mengupayakan peningkatan pariwisata (tourism). Di tengah bergulirnya sanksi penerbangan maskapai Indonesia ke Eropa, SBY telah membuka peluang kerja sama airlines sebagai pembicaraan informal pada beberapa peserta KTT OKI di Dakar, Senegal. Dalam empat tahun terakhir, Indonesia telah menjadi tuan rumah berbagai pertemuan internasional yang menjadikan dunia seakan jadi akrab. Diplomat harus unjuk gigi dan tidak malu-malu mempromosikan pariwisata.

Hal ini direkomendasikan SBY dengan ajakan: "Kalau ada rencana penyelenggaraan forum internasional, Indonesia harus angkat tangan". Bali, Bogor, Jakarta dan kota-kota lain memiliki peluang menjadi tuan rumah berikutnya jika mentalitas lobi diplomat kita sangat percaya diri dan dapat meyakinkan. Sebab, selama ini sistem keamanan, kenyamanan, ketertiban dan kerapian turut diakui oleh tamu internasional dan tak kalah dengan perhelatan lain di luar negeri. Airlines, souvenir, hotel dan lain-lain akan mengalir jika setelah konferensi tamu-tamu ini bermalam dua sampai tiga hari dan turut membantu ekonomi rakyat. "Itulah ekonomi, bisnis, imej dan sebagainya", ujar SBY.

Melihat rekomendasi-rekomendasi yang dipaparkan sangat berpeluang menanggulangi kelemahan di Tanah Air, sayang kalau perwakilan RI tidak memaksimalkan alias sebatas siap-siap diri jika Presiden RI berkunjung. Profesionalitas birokrasi perwakilan kita di luar negeri menuntut adaptasi kinerja setempat (negara-negara maju) atau jangan terjangkit (berinisiatif) dengan negara miskin setempat.

Peningkatan peran diplomasi mau tak mau bertalian erat dengan apa yang terjadi dan berkembang di dalam negeri. Maka, kesibukan luar negeri kita bukan menjadi penghambat semangat napas polugri bebas-aktif yang dijalankan sebagaimana mestinya.***

Penulis adalah peneliti Divisi Afrika Utara pada
The Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES)