FAJAR BARU PERDAMAIAN PALESTINA-ISRAEL

Oleh Muammar Luthfi Harun

Peneliti The Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES) LIPI

Kota gaza mulai berdetak, pertanda kehidupan bersambung, toko-toko di buka kembali, ada transaksi di pasar-pasar demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bantuan internasional yang mulai masuk dari perbatasan semoga mengurangi penderitaan warga Gaza yang di gempur selama tiga pekan. Perasaan warga dunia setidaknya bersyukur melihat kondisi terbaru ini, terkait dengan kesepakatan genjatan senjata kedua pihak (Hamas-Israel) hingga penarikan pasukan Israel dari kota Gaza secara berangsur.

Dengan demikian, kita berharap tidak ada lagi korban berjatuhan dan gedung-gedung berhancuran. Masa atau tahap ini, musti ditatar dengan positif setelah terhitung sejak Majelis Umum PBB menerbitkan Resolusi 181 tahun 1947 dan Resolusi-Resolusi lainnya: 242 (1967); 338 (1973); 1397 (2002); dan 1960 (2009), berikut naskah Perjanjian Camp David (1978), Perjanjian Oslo I (1993), Oslo II (1995), Road Map to Peace (2002), Deklarasi Mekkah (2006), dan Annapolis (2007), proses-proses yang tentunya telah melibatkan diplomat-diplomat ulung dan hasilnya tetap nihil, bahkan (Israel) membangkang dan melanggar logika hubungan internasional.

Perubahan Negosiasi

Setelah bertahun lamanya negara-negara Arab kembali dipertemukan dalam satu isu sensitif Timur Tengah, dibanding pertemuan lainnya yang penuh pesimisme. Terlihat sangat bereakasi terhadap invator (Israel). “Era Baru”. Israel mungkin tidak menyangka jika perbuatannya menyegarkan sentimen Bangsa Arab. Melahirkan kembali suasana bersaudara dalam tema persatuan. Dalam arti, kenyataan di Gaza merubah peta politik Dunia Islam, meskipun faktanya yang terjadi adalah ‘penjajahan.’

Kepentingan nasional masing-masing Negara-Negara Arab tampaknya masih menonjol seperti Arab Saudi, Mesir, Syiria, Yordania, Kuwait, Qatar, Bahrain dan Negara-Negara Teluk lainnya ingin bermain aman (play it save), sekaligus menjaga keseimbangan hubungan dengan Amerika Serikat (AS). Bagaimanapun secara militer tergantung pada AS sehingga negara-negara Arab tidak banyak berbuat karena semua pihak memiliki kerja sama ekonomi dengan AS. Sebab, menurut Baghat Khorani dan Hillal Dessouki bahwa prinsip politik luar negeri negara berkembang masih terbatas. Keterbatasan itu selalu dihadapkan pada dilema. Pertama, Aid and Independence Dilemma, artinya setiap negara berkembang memerlukan bantuan asing demi pembangunan nasional dan mengejar ketertinggalan yang menyebabkan negara tergantung pada negara donor, akibatnya politik luar negerinya tidak merdeka. Kedua, Resources and Development Dilemma, artinya negara-negara berkembang mempunyai idealisme yang tinggi dalam merumuskan politik luar negerinya padahal sumber-sumber yang dimiliki sangat terbatas. Ketiga, Security and Development Dilemma, dimana sumber-sumber dari luar negeri harus digali sebanyak-banyaknya tetapi sumber luar negeri yang berguna untuk pembangunan nasional itu seringkali membahayakan keamanan dalam negeri (Khorani, Dessouki: The Foreign Policy Arab States: 1991:13).

Namun, dua pertemuan yang digelar di Doha, Qatar (16/01) dan KTT Ekonomi Liga Arab di Kuwait (19/01) melahirkan harapan optimis. Ancaman (hasil pertemuan Qatar) untuk pemutusan hubungan diplomatik diperkirakan akan mengajak Israel di meja perundingan. Sikap-sikap Negara Arab diekspresikan secara jujur dan terus terang antara siapa yang mendukung Hamas maupun Fatah. Perang Dingin antara mereka dengan demikian diselesaikan secara diplomatik di meja bundar bersama. Perang terbuka ini bukan tidak mungkin akan terulang, namun lagi-lagi dunia akan menganggap mereka sebagai ‘pengecut’. Maka kepala-kepala negara harus berpikir dan bertindak tidak ragu-ragu menyatukan sikap dan tujuan.

Sejauh ini, KTT Liga Arab merekomendasikan rekonsiliasi kedua faksi (Fatah dan Hamas) agar bersatu menyelesaikan perselisihan internal Palestina dengan mendirikan pemerintahan independen. Dengan jaminan Fatah terhadap Hamas (mungkinkah dimoderasi atau direduksi?) bahwa kehadiran Israel di Palestina juga bagian dari solusi. Kesepakatan bersama ini, sinyalemen bahwa kelemahan Negara-Negara Arab yang sering berselisih mulai dapat diatasi. Hasrat ini juga dibarengi untuk fokus memberi bantuan rekonstruksi nasional di Palestina.

Peluang kedua, petanya juga dilihat dari perubahan landscape politik di AS dengan masuknya Barrak Obama di Gedung Putih. Diplomasi global menganalisa faktor AS yang selalu mendukung Israel kini abstain dalam resolusi PBB 1960. Sikap ini dapat diinterpretasikan ada campur tangan Obama di sana. Sebab, salah satu prioritas pemerintahan baru Obama selain pemulihan krisis dan keamanan nasional (national security), adalah warisan Bush: masalah luar negeri. Pertanyaannya, slogan kampanye “Change” apakah hanya berlaku bagi warga AS atau melibatkan dunia internasional?

“Tekan-menekan” lobi Yahudi di AS yang menguasai jaringan media dan jaringan perbankan, berikut hitung-hitungan politik, ekonomi dan keuasaan Obama adalah soal lain. Individu Obama, menjadi pertimbangan Negara-Negara Arab terlihat sebagai peluang untuk mendorong peran. Apalagi persoalan Palestina makin dikritik tajam publik AS ditandai dengan demo warga menuntut diakhirinya perang. Terlebih lagi Iran dan Suriah sebagai tetangga Palestina juga sudah bergerak mendekat, dengan menghadiri undangan pertemuan . Maknanya, di kawasan Timur Tengah sendiri memang tengah terjadi perubahan negosoasi dan gerakan untuk mendorong peran negara-negara di kawasan itu yang mayoritas adalah negara-negara Muslim. Jembatan komunikasi baru yang akan dijajaki ini seyogianya mendistribusikan energi diplomasi Timur Tengah secara menyeluruh. Tergantung, apakah komunikasi pribadi (individual negotiation) atau dalam lingkup kebijakan luar negeri tiap-tiap negara terhadap AS.

Peran Indonesia

Negara anti penjajahan seperti Indonesia sudah cukup konsisten mendukung perjuangan Palestina. Meskipun, corak pragmatisme tetap berkesinambungan dalam tahapan diplomasi. Paling tidak, masa kecil Obama yang terkait secara emosional bagi hubungan AS-Indonesia dapat dimanfaatkan untuk melakukan pendekatan simultan (multy track diplomacy) berupa tekanan bersama poros Negara-Negara Arab. Cara ini mungkin lebih bekerja dari pada mengirim relawan. Sebab, medan di Indonesia dengan Timur Tengah jauh berbeda. Pilihan, apakah kembali dengan selamat atau “mati konyol?”. Logikanya, Kirim 100, mati 100. Kalau tidak di tembak mati, ditangkap.

Peluang untuk mengkonkritkan peran Indonesia terbuka lebar di tengah napas performa diplomasi yang sedang meningkat beberapa tahun belakangan.

Meskipun termasuk kategori negara berkembang dan sedang focus inside (pembuktian ujian pemilu demokratis), hal itu tidak menutup kemungkinan peran diplomasi Indonesia yang tercitra secara positif dapat dilibatkan pada pertemuan penting berikutnya. Tentu, kematangan strategi dan prioritas serta penguatan unsur dalam negeri tetap semakin diperhitungkan pihak-pihak yang mengharapkan keterlibatan Indonesia.

Semoga, sebelum kembali dipangkuan Tuhan, kita dapat melihat perdamaian di tanah Palastina.***

Misi Diplomasi Perwakilan RI

Oleh Muammar Luthfi Harun

http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=196898

Kamis, 10 April 2008
"Saudara (dubes dan diplomat) buka channel dengan para menteri, gubernur, Kadin, private sector untuk kepentingan nasional (national interest)."

Itulah penggalan amanat Presiden SBY dalam pembukaan Rakornas Perwakilan RI yang berlangsung 2-4 April 2008 di Jakarta. Rakornas ini merupakan evaluasi untuk memperkokoh profesionalisme dan menjaga performa diplomasi Indonesia. Sebab, kinerja diplomasi yang maksimal menuntut mesin diplomasi yang dapat merespons perubahan secara cepat, efektif dan efisien.

Upaya memantapkan mesin diplomasi dilakukan melalui proses "benah diri" yang telah dirintis oleh lingkungan Deplu sejak 2001. Dalam dunia yang semakin terbuka ini, Indonesia juga dituntut untuk menyelaraskan kemampuan dan kapasitasnya sendiri dan mendefinisikan kepentingan nasionalnya dengan jelas.

Aktor-aktor politik luar negeri (polugri) Indonesia, para dubes dan diplomat, adalah duta dan tombak diplomasi di luar negeri yang kemampuannya diabdikan untuk kepentingan nasional.

Karena mereka perpanjangan tangan negara di negeri orang, rakyat Sabang-Merauke mengharapkan banyak demi meringankan beban hidup. Titipan kepentingan nasional itu disampaikan SBY sebagai oleh-oleh pulang kampung dari Tanah Air, dengan membawa empat misi untuk national interest.

Misi pertama berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan investasi. Laporan pertumbuhan ekonomi dan angka inflasi dalam negeri yang tinggi seperti menjelaskan bahwa langkah pemerintah selalu salah dari A sampai Z. Padahal, sumber daya alam (SDA) kita cukup potensial untuk dikelola dan dikembangkan. Tetapi, tahun 2006, APBN tidak cukup membiayai pembangunan infrastruktur; seperti gedung, jalan, jembatan, tambang, dan pabrik besar. Inilah yang menyebabkan tingginya angka ledakan sarjana pengangguran yang terletak pada ketidaksesuaian antara sisi penawaran dan permintaan lapangan kerja. Maka, mobilisasi dukungan ekonomi internasional tetap merupakan hal yang mutlak dengan menarik investor asing yang tadinya enggan masuk karena ketidakpastian hukum di Indonesia.

Peran di level individu diplomat setidaknya berpeluang menggaet kolega di luar negeri untuk turut memulihkan ekonomi Tanah Air. Karena itu SBY berpesan, "Saudara harus tahu apa yang dibutuhkan dalam negeri agar investor datang kepada kita".

Misi kedua adalah keamanan pangan (food security) yang disebabkan oleh perubahan iklim. Memburuknya harga-harga kebutuhan pokok tidak hanya dirasakan Indonesia, tapi berdampak di seluruh dunia. Gagal panen akibat banjir mendorong pula harga beras nasional melonjak. Negara eksportir beras terbesar seperti Vietnam merupakan jalan keluar sementara untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Agar tidak kehilangan kepercayaan, pemerintah menilai perlunya menjaga hubungan perdagangan yang baik melalui pos-pos diplomatnya. Tentunya, usaha tersebut harus ditopang dengan menggunakan sentimen ASEAN.

Masalah TKI menjadi misi ketiga yang diharapkan agar diplomat RI peduli secara maksimal mengingat banyak penindasan terhadap WNI di negara tempat pengiriman TKI. Harkat dan martabat bangsa seperti terinjak-injak, dan pelanggaran HAM terus diterima jika perwakilan RI hanya mendiamkan masalah dan cenderung pasif. "Cari informasi tentang keluhan TKI supaya ia merasa dilindungi," kata SBY. Tidak sebatas perlindungan, relasi diplomat di level internasional dengan kelihaian dan kepiawaian individu harus pintar mencari peluang bagi tenaga kerja baru yang secepatnya dikomunikasikan dengan Mennakertrans. Celah-celah ini akan memberi dampak pengurangan pengangguran di dalam negeri.

Misi terakhir adalah bagaimana mengupayakan peningkatan pariwisata (tourism). Di tengah bergulirnya sanksi penerbangan maskapai Indonesia ke Eropa, SBY telah membuka peluang kerja sama airlines sebagai pembicaraan informal pada beberapa peserta KTT OKI di Dakar, Senegal. Dalam empat tahun terakhir, Indonesia telah menjadi tuan rumah berbagai pertemuan internasional yang menjadikan dunia seakan jadi akrab. Diplomat harus unjuk gigi dan tidak malu-malu mempromosikan pariwisata.

Hal ini direkomendasikan SBY dengan ajakan: "Kalau ada rencana penyelenggaraan forum internasional, Indonesia harus angkat tangan". Bali, Bogor, Jakarta dan kota-kota lain memiliki peluang menjadi tuan rumah berikutnya jika mentalitas lobi diplomat kita sangat percaya diri dan dapat meyakinkan. Sebab, selama ini sistem keamanan, kenyamanan, ketertiban dan kerapian turut diakui oleh tamu internasional dan tak kalah dengan perhelatan lain di luar negeri. Airlines, souvenir, hotel dan lain-lain akan mengalir jika setelah konferensi tamu-tamu ini bermalam dua sampai tiga hari dan turut membantu ekonomi rakyat. "Itulah ekonomi, bisnis, imej dan sebagainya", ujar SBY.

Melihat rekomendasi-rekomendasi yang dipaparkan sangat berpeluang menanggulangi kelemahan di Tanah Air, sayang kalau perwakilan RI tidak memaksimalkan alias sebatas siap-siap diri jika Presiden RI berkunjung. Profesionalitas birokrasi perwakilan kita di luar negeri menuntut adaptasi kinerja setempat (negara-negara maju) atau jangan terjangkit (berinisiatif) dengan negara miskin setempat.

Peningkatan peran diplomasi mau tak mau bertalian erat dengan apa yang terjadi dan berkembang di dalam negeri. Maka, kesibukan luar negeri kita bukan menjadi penghambat semangat napas polugri bebas-aktif yang dijalankan sebagaimana mestinya.***

Penulis adalah peneliti Divisi Afrika Utara pada
The Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES)

Caleg Muda Baru dan Parpol

Oleh Muammar Luthfi Harun

http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=207426

Jumat, 22 Agustus 2008

"Pemuda harapan bangsa, pemuda pemilik masa depan" atau "pemuda harus dibina" dan sebagainya. Adalah hak pemuda untuk jujur kepada dirinya dan kepada cita-citanya.

Itulah petikan pidato inaugurasi Max Weber, si sarjana besar yang dengan sadar terlibat dalam masalah aktual negerinya. Tak jauh dari itu, kini tren politisi muda juga jadi incaran parpol untuk merekrut 30-60 persen caleg muda dalam babak baru sejarah politik Indonesia. Alasan utama parpol merekrut caleg muda adalah karena mereka memberikan beberapa keuntungan, seperti dinamika, kegairahan, dan cita-cita. Di mana tempat sejarah pemuda berada dalam usaha rekrutmen parpol? Apakah perjuangannya nanti mencapai hasil seperti generasi terdahulu atau malah keturunannya tidak mengakui sebagai nenek moyang?

Paling tidak, ada empat hal ketidakpastian historis muncul bagi caleg muda dan keuntungan bagi parpol, dan bertambah menebal dengan makin menebalnya keinginan dan kecenderungan generasi yang terlibat.

Pertama, tawaran parpol yang ditujukan pada caleg muda ternyata membuat buta mata hati seseorang. Gaya, popularitas, dan kedudukan sosial terbayang mengelilingi pikiran di masa depan. Kalkulasi tersebut lebih dahulu bersemayam di benaknya daripada cost politik (gizi) yang dikeluarkan nantinya. Singkatnya, parpol menyiasatinya dengan memanfaatkan umur muda yang sarat labilitas rasa bangga, ambisi, dan kepercayaan diri. Kecenderungan ini hampir semua tidak disadari dan tanpa menimbang matang sejauh mana manuver yang bakal dilakoni. Secara nyata parpol memberikan terapi psikologis yang positif bagi pendidikan mengemban amanah (titipan besar). Tetapi, tawaran tersebut tentu sudah dipilah-pilah pihak parpol sesuai dengan pengalaman caleg muda dan keputusan nomor urut nantinya. Ini suatu spekulasi dan seni merekayasa yang tidak bisa dipisahkan dalam politik.

Kedua, momentum ini menjadi ajang rekrutmen parpol untuk mencetak ulang generasi. Namun, bukan berarti platform sebuah parpol juga menjadi ideologi yang kompatibel bagi caleg muda. Yang ada ialah caleg muda harus mensinergikan keinginan atau kepentingan parpol dan merelakan terkuburnya cita-cita yang kurang lebih tidak terlalu utopis bagi kepentingan orang banyak. Karena poin pertama di atas lebih menggiurkan, maka terjadilah kematian ideologi. Pemuda jadi tidak merdeka. Tidak seperti Soekarno, Hatta, Natsir, Syahrir, dan Tan Malaka yang berangkat dari perbedaan tetapi memiliki tujuan yang sama, yakni merdeka dari penjajahan. Situasi ini bagaikan kisah-kisah sebelumnya, di mana dalam satu abad terlahir banyak generasi yang terjebak dan gagal "untuk menjadi sesuatu yang lain". Maka sekali lagi Weber bertanya bahwa kejayaan dan kebesaran politik menimbulkan kerawanan intelektual dan moral yang parah.

Ketiga, terkait dengan kuota perempuan 30 persen. Katakanlah si A, kader parpol (senior) yang telah lama eksis dan aktif di berbagai aktivitas di daerah asalnya. Sementara si B, seorang aktivis muda yang juga berasal dari daerah yang sama, tetapi dikenal petinggi parpol setempat, namun bertahun-tahun dan tidak tinggal di daerah yang sama. Kasus ini benar terjadi. Jelas parpol hanya menginisiatif si B sebagai pelengkap kuota 30 persen. Memang parpol harus mencoba segala cara. Tapi, karena belum pernah bersosialisasi, sejauh mana masyarakat mengenal si B? Prestasi monumental apa yang sudah riil di masyarakat? Apa hanya mengharapkan hasil dari praktik kuliah kerja nyata (KKN)? Jelas bagi si B, dirinyalah yang paling sibuk memperkenalkan diri dan visi misi parpol secara komprehensif sebagai orang baru (di mata masyarakat). Dengan istilah lain, si B menjadi mesin yang berusaha militan, di satu sisi sebagai media untuk menggemakan kampanye platform partai, tetapi menguras energinya di sisi lain.

Terakhir, terpilih atau tidak, itu persoalan lain. Jika terpilih, dirinya akan berfokus dan segera teruji kemampuannya bertarung memuluskan target mengaspirasikan kepentingan parpol dan kepentingan rakyat di arena sidang parlemen. Ia akan menemui sebuah situasi padat, kalimat-kalimat logika yang menggetarkan, tergantung pada prospek apakah peristiwa-peristiwa akan membuatnya besar atau sebagai pendengar saja. Miskin jam terbang alias modal percaya diri an sich akan menghempaskan ia ke suatu blok kumpulan para anggota dewan yang kurang namanya dikutip di media-media publik. Tidak terpilih (alias tertunda) jelas menguntungkan pula karena telah adanya sarana sosialisasi. Minimal, masyarakat sudah kenal sekilas lewat kampanye. Tinggal dirinya yang memoles usahanya ke depan. Tapi, apakah parpol membiarkan dirinya pergi, mengingat sebagian usaha parpol telah memopulerkan dirinya sementara. Lagi-lagi, ia tertawan dengan utang politik. Sedangkan kemerdekaan melirik parpol sesuai ideologi, terjebak dalam alur investasi politik.

Argumen di atas menggambarkan masih kurangnya pendidikan politik dari parpol dan kurangnya kader yang bisa diandalkan untuk melahirkan bibit-bibit unggul di pentas pemilihan dan sejalan dengan asas perjuangan partai.

Tanggung jawab parpol dapat dikatakan besar karena telah menggunakan umur pemuda yang penuh perencanaan. Sebaiknya parpol benar-benar mempertimbangkan dan sebaliknya pula, caleg muda baru tidak mudah tergiur di awal penawaran. Sekali berasal dari warna netralisme sebelum di parpol dan menyatakan "iya" atas pinangan parpol yang lebih berat dengan unsur kepentingan ketimbang corak perjuangan, maka masyarakat akan menghakimi sebagai salah satu pengendara dan penganut partai itu. Jika gagal, tamasya ke parpol lain dianggap sebagai inkonsistensi yang identik dengan sebuah kepentingan jangka pendek.

Namun, bukan berarti ini sebuah pesimisme, melainkan sebuah peringatan tertulis. Karena, apa yang kita bayangkan sekilas, belum tentu sejauh perkiraan yang ditulis. Apabila mentalitas benar-benar tegar, segala konsekuensi siap diterima, mengapa tidak dicoba saja? Siapa tahu benar-benar menjadi "yang terpilih" untuk berkarya. Sebab, pemuda akan terus terdaur ulang dan akan mempertanyakan nilai dan tradisi dari generasi sebelumnya.***

Penulis adalah analis sosial politik pada Laboratorium Politik Islam UIN Jakarta