FAJAR BARU PERDAMAIAN PALESTINA-ISRAEL

Oleh Muammar Luthfi Harun

Peneliti The Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES) LIPI

Kota gaza mulai berdetak, pertanda kehidupan bersambung, toko-toko di buka kembali, ada transaksi di pasar-pasar demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bantuan internasional yang mulai masuk dari perbatasan semoga mengurangi penderitaan warga Gaza yang di gempur selama tiga pekan. Perasaan warga dunia setidaknya bersyukur melihat kondisi terbaru ini, terkait dengan kesepakatan genjatan senjata kedua pihak (Hamas-Israel) hingga penarikan pasukan Israel dari kota Gaza secara berangsur.

Dengan demikian, kita berharap tidak ada lagi korban berjatuhan dan gedung-gedung berhancuran. Masa atau tahap ini, musti ditatar dengan positif setelah terhitung sejak Majelis Umum PBB menerbitkan Resolusi 181 tahun 1947 dan Resolusi-Resolusi lainnya: 242 (1967); 338 (1973); 1397 (2002); dan 1960 (2009), berikut naskah Perjanjian Camp David (1978), Perjanjian Oslo I (1993), Oslo II (1995), Road Map to Peace (2002), Deklarasi Mekkah (2006), dan Annapolis (2007), proses-proses yang tentunya telah melibatkan diplomat-diplomat ulung dan hasilnya tetap nihil, bahkan (Israel) membangkang dan melanggar logika hubungan internasional.

Perubahan Negosiasi

Setelah bertahun lamanya negara-negara Arab kembali dipertemukan dalam satu isu sensitif Timur Tengah, dibanding pertemuan lainnya yang penuh pesimisme. Terlihat sangat bereakasi terhadap invator (Israel). “Era Baru”. Israel mungkin tidak menyangka jika perbuatannya menyegarkan sentimen Bangsa Arab. Melahirkan kembali suasana bersaudara dalam tema persatuan. Dalam arti, kenyataan di Gaza merubah peta politik Dunia Islam, meskipun faktanya yang terjadi adalah ‘penjajahan.’

Kepentingan nasional masing-masing Negara-Negara Arab tampaknya masih menonjol seperti Arab Saudi, Mesir, Syiria, Yordania, Kuwait, Qatar, Bahrain dan Negara-Negara Teluk lainnya ingin bermain aman (play it save), sekaligus menjaga keseimbangan hubungan dengan Amerika Serikat (AS). Bagaimanapun secara militer tergantung pada AS sehingga negara-negara Arab tidak banyak berbuat karena semua pihak memiliki kerja sama ekonomi dengan AS. Sebab, menurut Baghat Khorani dan Hillal Dessouki bahwa prinsip politik luar negeri negara berkembang masih terbatas. Keterbatasan itu selalu dihadapkan pada dilema. Pertama, Aid and Independence Dilemma, artinya setiap negara berkembang memerlukan bantuan asing demi pembangunan nasional dan mengejar ketertinggalan yang menyebabkan negara tergantung pada negara donor, akibatnya politik luar negerinya tidak merdeka. Kedua, Resources and Development Dilemma, artinya negara-negara berkembang mempunyai idealisme yang tinggi dalam merumuskan politik luar negerinya padahal sumber-sumber yang dimiliki sangat terbatas. Ketiga, Security and Development Dilemma, dimana sumber-sumber dari luar negeri harus digali sebanyak-banyaknya tetapi sumber luar negeri yang berguna untuk pembangunan nasional itu seringkali membahayakan keamanan dalam negeri (Khorani, Dessouki: The Foreign Policy Arab States: 1991:13).

Namun, dua pertemuan yang digelar di Doha, Qatar (16/01) dan KTT Ekonomi Liga Arab di Kuwait (19/01) melahirkan harapan optimis. Ancaman (hasil pertemuan Qatar) untuk pemutusan hubungan diplomatik diperkirakan akan mengajak Israel di meja perundingan. Sikap-sikap Negara Arab diekspresikan secara jujur dan terus terang antara siapa yang mendukung Hamas maupun Fatah. Perang Dingin antara mereka dengan demikian diselesaikan secara diplomatik di meja bundar bersama. Perang terbuka ini bukan tidak mungkin akan terulang, namun lagi-lagi dunia akan menganggap mereka sebagai ‘pengecut’. Maka kepala-kepala negara harus berpikir dan bertindak tidak ragu-ragu menyatukan sikap dan tujuan.

Sejauh ini, KTT Liga Arab merekomendasikan rekonsiliasi kedua faksi (Fatah dan Hamas) agar bersatu menyelesaikan perselisihan internal Palestina dengan mendirikan pemerintahan independen. Dengan jaminan Fatah terhadap Hamas (mungkinkah dimoderasi atau direduksi?) bahwa kehadiran Israel di Palestina juga bagian dari solusi. Kesepakatan bersama ini, sinyalemen bahwa kelemahan Negara-Negara Arab yang sering berselisih mulai dapat diatasi. Hasrat ini juga dibarengi untuk fokus memberi bantuan rekonstruksi nasional di Palestina.

Peluang kedua, petanya juga dilihat dari perubahan landscape politik di AS dengan masuknya Barrak Obama di Gedung Putih. Diplomasi global menganalisa faktor AS yang selalu mendukung Israel kini abstain dalam resolusi PBB 1960. Sikap ini dapat diinterpretasikan ada campur tangan Obama di sana. Sebab, salah satu prioritas pemerintahan baru Obama selain pemulihan krisis dan keamanan nasional (national security), adalah warisan Bush: masalah luar negeri. Pertanyaannya, slogan kampanye “Change” apakah hanya berlaku bagi warga AS atau melibatkan dunia internasional?

“Tekan-menekan” lobi Yahudi di AS yang menguasai jaringan media dan jaringan perbankan, berikut hitung-hitungan politik, ekonomi dan keuasaan Obama adalah soal lain. Individu Obama, menjadi pertimbangan Negara-Negara Arab terlihat sebagai peluang untuk mendorong peran. Apalagi persoalan Palestina makin dikritik tajam publik AS ditandai dengan demo warga menuntut diakhirinya perang. Terlebih lagi Iran dan Suriah sebagai tetangga Palestina juga sudah bergerak mendekat, dengan menghadiri undangan pertemuan . Maknanya, di kawasan Timur Tengah sendiri memang tengah terjadi perubahan negosoasi dan gerakan untuk mendorong peran negara-negara di kawasan itu yang mayoritas adalah negara-negara Muslim. Jembatan komunikasi baru yang akan dijajaki ini seyogianya mendistribusikan energi diplomasi Timur Tengah secara menyeluruh. Tergantung, apakah komunikasi pribadi (individual negotiation) atau dalam lingkup kebijakan luar negeri tiap-tiap negara terhadap AS.

Peran Indonesia

Negara anti penjajahan seperti Indonesia sudah cukup konsisten mendukung perjuangan Palestina. Meskipun, corak pragmatisme tetap berkesinambungan dalam tahapan diplomasi. Paling tidak, masa kecil Obama yang terkait secara emosional bagi hubungan AS-Indonesia dapat dimanfaatkan untuk melakukan pendekatan simultan (multy track diplomacy) berupa tekanan bersama poros Negara-Negara Arab. Cara ini mungkin lebih bekerja dari pada mengirim relawan. Sebab, medan di Indonesia dengan Timur Tengah jauh berbeda. Pilihan, apakah kembali dengan selamat atau “mati konyol?”. Logikanya, Kirim 100, mati 100. Kalau tidak di tembak mati, ditangkap.

Peluang untuk mengkonkritkan peran Indonesia terbuka lebar di tengah napas performa diplomasi yang sedang meningkat beberapa tahun belakangan.

Meskipun termasuk kategori negara berkembang dan sedang focus inside (pembuktian ujian pemilu demokratis), hal itu tidak menutup kemungkinan peran diplomasi Indonesia yang tercitra secara positif dapat dilibatkan pada pertemuan penting berikutnya. Tentu, kematangan strategi dan prioritas serta penguatan unsur dalam negeri tetap semakin diperhitungkan pihak-pihak yang mengharapkan keterlibatan Indonesia.

Semoga, sebelum kembali dipangkuan Tuhan, kita dapat melihat perdamaian di tanah Palastina.***