Caleg Muda Baru dan Parpol

Oleh Muammar Luthfi Harun

http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=207426

Jumat, 22 Agustus 2008

"Pemuda harapan bangsa, pemuda pemilik masa depan" atau "pemuda harus dibina" dan sebagainya. Adalah hak pemuda untuk jujur kepada dirinya dan kepada cita-citanya.

Itulah petikan pidato inaugurasi Max Weber, si sarjana besar yang dengan sadar terlibat dalam masalah aktual negerinya. Tak jauh dari itu, kini tren politisi muda juga jadi incaran parpol untuk merekrut 30-60 persen caleg muda dalam babak baru sejarah politik Indonesia. Alasan utama parpol merekrut caleg muda adalah karena mereka memberikan beberapa keuntungan, seperti dinamika, kegairahan, dan cita-cita. Di mana tempat sejarah pemuda berada dalam usaha rekrutmen parpol? Apakah perjuangannya nanti mencapai hasil seperti generasi terdahulu atau malah keturunannya tidak mengakui sebagai nenek moyang?

Paling tidak, ada empat hal ketidakpastian historis muncul bagi caleg muda dan keuntungan bagi parpol, dan bertambah menebal dengan makin menebalnya keinginan dan kecenderungan generasi yang terlibat.

Pertama, tawaran parpol yang ditujukan pada caleg muda ternyata membuat buta mata hati seseorang. Gaya, popularitas, dan kedudukan sosial terbayang mengelilingi pikiran di masa depan. Kalkulasi tersebut lebih dahulu bersemayam di benaknya daripada cost politik (gizi) yang dikeluarkan nantinya. Singkatnya, parpol menyiasatinya dengan memanfaatkan umur muda yang sarat labilitas rasa bangga, ambisi, dan kepercayaan diri. Kecenderungan ini hampir semua tidak disadari dan tanpa menimbang matang sejauh mana manuver yang bakal dilakoni. Secara nyata parpol memberikan terapi psikologis yang positif bagi pendidikan mengemban amanah (titipan besar). Tetapi, tawaran tersebut tentu sudah dipilah-pilah pihak parpol sesuai dengan pengalaman caleg muda dan keputusan nomor urut nantinya. Ini suatu spekulasi dan seni merekayasa yang tidak bisa dipisahkan dalam politik.

Kedua, momentum ini menjadi ajang rekrutmen parpol untuk mencetak ulang generasi. Namun, bukan berarti platform sebuah parpol juga menjadi ideologi yang kompatibel bagi caleg muda. Yang ada ialah caleg muda harus mensinergikan keinginan atau kepentingan parpol dan merelakan terkuburnya cita-cita yang kurang lebih tidak terlalu utopis bagi kepentingan orang banyak. Karena poin pertama di atas lebih menggiurkan, maka terjadilah kematian ideologi. Pemuda jadi tidak merdeka. Tidak seperti Soekarno, Hatta, Natsir, Syahrir, dan Tan Malaka yang berangkat dari perbedaan tetapi memiliki tujuan yang sama, yakni merdeka dari penjajahan. Situasi ini bagaikan kisah-kisah sebelumnya, di mana dalam satu abad terlahir banyak generasi yang terjebak dan gagal "untuk menjadi sesuatu yang lain". Maka sekali lagi Weber bertanya bahwa kejayaan dan kebesaran politik menimbulkan kerawanan intelektual dan moral yang parah.

Ketiga, terkait dengan kuota perempuan 30 persen. Katakanlah si A, kader parpol (senior) yang telah lama eksis dan aktif di berbagai aktivitas di daerah asalnya. Sementara si B, seorang aktivis muda yang juga berasal dari daerah yang sama, tetapi dikenal petinggi parpol setempat, namun bertahun-tahun dan tidak tinggal di daerah yang sama. Kasus ini benar terjadi. Jelas parpol hanya menginisiatif si B sebagai pelengkap kuota 30 persen. Memang parpol harus mencoba segala cara. Tapi, karena belum pernah bersosialisasi, sejauh mana masyarakat mengenal si B? Prestasi monumental apa yang sudah riil di masyarakat? Apa hanya mengharapkan hasil dari praktik kuliah kerja nyata (KKN)? Jelas bagi si B, dirinyalah yang paling sibuk memperkenalkan diri dan visi misi parpol secara komprehensif sebagai orang baru (di mata masyarakat). Dengan istilah lain, si B menjadi mesin yang berusaha militan, di satu sisi sebagai media untuk menggemakan kampanye platform partai, tetapi menguras energinya di sisi lain.

Terakhir, terpilih atau tidak, itu persoalan lain. Jika terpilih, dirinya akan berfokus dan segera teruji kemampuannya bertarung memuluskan target mengaspirasikan kepentingan parpol dan kepentingan rakyat di arena sidang parlemen. Ia akan menemui sebuah situasi padat, kalimat-kalimat logika yang menggetarkan, tergantung pada prospek apakah peristiwa-peristiwa akan membuatnya besar atau sebagai pendengar saja. Miskin jam terbang alias modal percaya diri an sich akan menghempaskan ia ke suatu blok kumpulan para anggota dewan yang kurang namanya dikutip di media-media publik. Tidak terpilih (alias tertunda) jelas menguntungkan pula karena telah adanya sarana sosialisasi. Minimal, masyarakat sudah kenal sekilas lewat kampanye. Tinggal dirinya yang memoles usahanya ke depan. Tapi, apakah parpol membiarkan dirinya pergi, mengingat sebagian usaha parpol telah memopulerkan dirinya sementara. Lagi-lagi, ia tertawan dengan utang politik. Sedangkan kemerdekaan melirik parpol sesuai ideologi, terjebak dalam alur investasi politik.

Argumen di atas menggambarkan masih kurangnya pendidikan politik dari parpol dan kurangnya kader yang bisa diandalkan untuk melahirkan bibit-bibit unggul di pentas pemilihan dan sejalan dengan asas perjuangan partai.

Tanggung jawab parpol dapat dikatakan besar karena telah menggunakan umur pemuda yang penuh perencanaan. Sebaiknya parpol benar-benar mempertimbangkan dan sebaliknya pula, caleg muda baru tidak mudah tergiur di awal penawaran. Sekali berasal dari warna netralisme sebelum di parpol dan menyatakan "iya" atas pinangan parpol yang lebih berat dengan unsur kepentingan ketimbang corak perjuangan, maka masyarakat akan menghakimi sebagai salah satu pengendara dan penganut partai itu. Jika gagal, tamasya ke parpol lain dianggap sebagai inkonsistensi yang identik dengan sebuah kepentingan jangka pendek.

Namun, bukan berarti ini sebuah pesimisme, melainkan sebuah peringatan tertulis. Karena, apa yang kita bayangkan sekilas, belum tentu sejauh perkiraan yang ditulis. Apabila mentalitas benar-benar tegar, segala konsekuensi siap diterima, mengapa tidak dicoba saja? Siapa tahu benar-benar menjadi "yang terpilih" untuk berkarya. Sebab, pemuda akan terus terdaur ulang dan akan mempertanyakan nilai dan tradisi dari generasi sebelumnya.***

Penulis adalah analis sosial politik pada Laboratorium Politik Islam UIN Jakarta